TEMPO.CO, Jakarta - Kian santer penolakan buruh terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka (kini diubah menjadi Cipta Kerja) usulan Presiden Jokowi.
Kalangan buruh semakin bersemangat ketika rancangan aturan sapu jagat tersebut diserahkan oleh pemerintahan Jokowi kepada DPR. Draf atau rancangan itu pun telah dibuka untuk publik.
RUU Cilaka dinilai hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi menyudutkan buruh.
Dalam penyusunan rancangan tadi, pemerintah membentuk tim satgas yang berisikan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pemerintah tak memikirkan pekerja dalam penyusunan omnibus law ini.
"Enggak ada otak itu, pemerintah dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad, 16 Februari 2020.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut RUU Cipta Kerja ini melenceng dari tujuan awalnya. Yang terjadi, substansinya mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Indonesia.
"Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya," kata Nining dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu lalu, 15 Februari 2020.
Berita Selanjutnya
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK
16 hari lalu
Artikel Terkait
-
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
-
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
-
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
-
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
42 menit lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
2 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
6 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
7 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
10 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
10 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
11 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
11 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
11 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?